Esm 07 bab vi. mobilitas penduduk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Esm 07 bab vi. mobilitas penduduk

on

  • 2,720 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,720
Views on SlideShare
2,720
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
61
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Esm 07 bab vi. mobilitas penduduk Esm 07 bab vi. mobilitas penduduk Document Transcript

  • BAB VI. MOBILITAS PENDUDUK Tujuan Instruksional Umum (TIU): Setelah menyelesaikan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia (pada akhir semester), mahasiswa program studi Sosial Ekonomi Perikanan/ Agrobisnis Perikanan semester VII akan dapat memahami permasalahan dan solusi dalam pengelolaan sumber daya manusia di pasar tenaga kerja serta berbagai dinamika ketenagakerjaan. Tujuan Instruksional Khusus (TIK): Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami mengenai konsep mobilitas penduduk, perubahan sosial budaya akibat mobilitas penduduk, perkembangan mobilitas penduduk, masalah transmigrasi dan urbanisasi. A. Perkembangan Pemikiran Migrasi Penduduk Para ekonom mulai dari Lewis (1954), kemudian di lanjutkan oleh Fei dan Ranis yang kemudian di kenal sebagai teori LFR (Lewis-Fei-Rannis) menyatakan bahwa perpindahan penduduk pada dasarnya terjadi karena adanya perbedaan antar sektor kota yang modern dan sektor desa yang tradisional. Demikian pula Todaro (1970) yang mengemukakan bahwa seseorang akan pindah dari desa ke kota karena mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi. Perbedaan pendapatan antara daerah pedesaan dan perkotaan inilah yang menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Pendapat para ekonom tersebut mendapat kritikan dari kalangan ekonomi dan sosiolog. Studi yang dilakukan oleh Naim (1974) yang mengemukakan Mobilitas Penduduk
  • 75 bahwa kecenderungan suku Minangkabau untuk bermigrasi karena telah menjadi kebiasaan dan melembaganya sistem sosial suku bangsa tersebut. Namun pendapat Naim ini juga mendapat kritikan, bahwa terjadinya kebiasaan dan kelembagaan sistem sosial yang berbentuk itu tetap berakar pada masalah ekonomi. Berdasarkan beberapa studi di atas dapat dikemukakan bahwa faktor ekonomi dan non ekonomi merupakan faktor –faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk. Meskipun demikian alasan ekonomi merupakan alasan yang paling banyak diungkapkan. Revenstein (1889) mengemukakan bahwa undang-undang yang tidak baik, pajak yang tinggi, iklim yang tidak menguntungkan dan lingkungan masyarakat yang tidak menyenangkan dari dulu sampai sekarang merupakan faktor-faktor yang menimbulkan arus migrasi, namun tidak satupun dari arus-arus itu volumenya dapat dibandingkan dengan volume arus migran yang didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kehidupan dalam bidang materil. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila faktor-faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi perpindahan penduduk. Hasil penelitian Suharso (1978) memperkuat pendapat adanya kaitan antara migrasi dengan aspek ekonomi. Dikatakannya bahwa sebagian besar migran yang meninggalkan desa tidak memiliki tanah dan pekerjaan tetap karena itu tujuannya ke kota adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Kondisi desa dengan sempitnya lapangan pekerjaan dan lahan pertanian di satu sisi dan di sisi lain kehidupan kota yang serba modern dengan tersedianya sarana dan prasarana umum serta propaganda dari berbagai mass media menjadikan daya tarik meningkatnya migrasi desa-kota. Saefulloh (1982) melihat Mobilitas Penduduk
  • 76 faktor yang demikian merupakan sarana “ modernisasi pedesaan” yang menghubungkan kehidupan desa yang tradisional dengan kehidupan modern perkotaan. Jarak menurut pengikut kaum klasik bertindak sebagai faktor penghalang antara, di mana semakin jauh jarak akan menyebabkan semakin sedikit volume arus migrasi (Revenstein, 1885 dan Lee, 1966). Jarak dalam hal ini mencakup variabel-variabel terukur dan tidak terukur seperti : kerugian yang berkaitan dengan migrasi terhadap pengeluaran-pengeluaran transportasi langsung, biaya- biaya psikis dan informasi yang semakin berkurang dengan semakin jauhnya jarak. Pada tahun 1966, Lowry dalam sintesisnya mengemukakan bahwa migrasi sebagai interaksi sosial merupakan suatu kekuatan tarik-menarik antara jumlah penduduk daerah asal dan jumlah penduduk daerah tujuan yang dihubungkan oleh jarak. Sintesis yang berdasarkan kepada analisis ilmu (hukum) alam yang dikembangkan oleh Newton ini dikenal sebagai model gravitasi (gravity model), yaitu suatu model yang sering digunakan untuk memperkirakan pola dan trend migrasi untuk arus migrasi yang besar. Logika dari model gravitasi ini berlaku atas dasar prinsip probabilitas yang sering dijumpai pada teori statistik, di mana kemungkinan perpindahan penduduk ditentukan oleh jumlah penduduk daerah asal, jumlah penduduk daerah tujuan dan jarak yang menghubungkan kedua daerah tersebut. Sebetulnya sintesis Lowry ini menurut Mueller berasal dari teori ekonomi yang dikembangkan oleh kaum klasik. Pendapatnya mengemukakan bahwa perbedaan keuntungan ekonomi netto, terutama perbedaan upah merupakan faktor Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 77 utama yang menyebabkan migrasi. Dan perubahan distribusi regional terhadap permintaan tenaga kerja terjadi melalui perbedaan tingkat upah antar daerah. Kedua hal ini akan menyebabkan terjadinya persaingan dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, migrasi dapat merupakan suatu kekuatan penyeimbang yang menentukan penawaran tenaga kerja antar daerah, sehingga perbedaan upah akan menjadi seimbang. Periode analisis Keynes (1936) menurut Mueller juga menggunakan pendekatan yang sama untuk mencapai keseimbangan. Perubahan distribusi regional mengenai permintaan tenaga kerja akan menghasilkan perbedaan regional dalam tenaga kerja. Sebagai jawaban terhadap keadaan tersebut menurut Keynes akan muncul kesempatan kerja. Migrasi menurut analisis Keynes mengambil peranan di antara daerah tersebut sampai terjadi keseimbangan baru, di mana semua tenaga kerja tersebut sama pada tiap-tiap daerah. Dengan demikian, berdasarkan pandangan kaum klasik migrasi merupakan jawaban terhadap perbedaan tingkat upah antar daerah, sedangkan menurut pandangan Keynes migrasi terjadi kerena adanya lowongan kesempatan kerja. Kedua hal ini merupakan mekanisme penting yang dapat menghilangkan ketimpangan pendapatan regional per kapita antar daerah. Selanjutnya, Mueller menyimpulkan bahwa migrasi adalah sebagai penghubung antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Todaro (1969) dalam tulisannya mengenai perbedaan pendapatan yang diharapkan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan mengajukan hipotesis bahwa yang mendorong orang untuk pindah adalah perbedaan aliran pendapatan antara tempat asal dan tempat tujuan. Pendapat Todaro yang bertitik tolak dari Mobilitas Penduduk
  • 78 teori Lewis-Fei-Ranis (LFR) ini diterima secara luas sebagai model yang sesuai untuk negara-negara berkembang yang memiliki kelebihan tenaga kerja. Salah satu implikasi yang ditarik dari hipotesis Todaro tersebut adalah bahwa migrasi terjadi karena didorong oleh pertimbangan ekonomis. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis lainnya diturunkan menjadi pertimbangan yang tidak pokok. Hal ini di dukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan setelah itu, demikian pula penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat karakteristik dalam migrasi desa-kota menurut versi Todaro, yaitu : 1) Migrasi terutama sekali dirangsang oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang rasional yang mencakup biaya dan keuntungan baik dari segi finansial maupun psikologis. 2) Keputusan untuk melakukan migrasi tergantung kepada perbedaan tingkat upah nyata antara pedesaan dan perkotaan. 3) Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan diperkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran diperkotaan. 4) Tingginya tingkat pengangguran diperkotaan merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari, terutama pada negara-negara yang memiliki kelebihan tenaga kerja. Hubungan migrasi pedesaan-perkotaan dengan pertumbuhan ekonomi menurut Harris Todaro terjadi karena pekerja membandingkan pendapatan yang diharapkan bila bekerja disektor industri (perkotaan) dengan upah bekerja disektor pertanian (pedesaan). Mengingat tingkat upah (dalam jangka panjang) diperkotaan Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 79 lebih besar daripada tingkat upah pedesaan, maka terjadi perpindahan penduduk dari pedesaan keperkotaan. Semakin banyak penduduk yang pindah dari pedesaan ke perkotaan akam menimbulkan industri-industri baru. Industrialisasi ini akan meningkatkan out put per kapita, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Studi tentang faktor-faktor yang menpengaruhi perpindahan penduduk di Indonesia dewasa ini lebih banyak memberikan tekenan kepada usaha-usaha untuk mencari faktor penarik dan faktor pendorong (push and pull factors) terjadinya migrasi. Sedikit sekali dari studi-studi tersebut yang mengkaji tentang motivasi atau pengambilan keputusan seorang individu untuk pindah berdasarkan karakteristik individu itu sendiri, lingkungan rumah tangga dan lingkungan daerah dimana individu itu berada. Migrasi di Indonesi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, tingkat upah, jarak, proporsi penduduk, daerah perkotaan dan lain- lain. Disimpulkan bahwa tingkat upah riil, jarak dan proporsi penduduk daerah perkotaan merupakan faktor-faktor yag dominan pengaruhnya terhadap migrasi keluar, sedangkan migrasi masuk terutama di pengaruhi oleh tingkat pengangguran, jarak dan proporsi penduduk daerah perkotaan. B. Konsep Mobilitas dan Migrasi Penduduk Mobilitas penduduk adalah gerak (movement) penduduk yang melewati batas wilayah dan dalam periode waktu tertentu. Batas wiilayah tersebut umumnya digunakan batas administrasi sepertii batas provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan atau desa. Mobilitas Penduduk
  • 80 Berdasaarkan pengertian di atas, maka seseorang dapat disebut sebagai migran apabila orang tersebut melewati batas wilayah tertentu baik dengan maksud untuk menetap atau tinggal secara terus-menerus selam enam bulan atau lebih atau mereka yang hanya melakukan perjalanan ulang alik. Keadaan tersebut sesuai dengan apa yang sudah terjadi di negara-negara maju yang sebagian penduduknya bertempat tinggal di daerah perkotaan. Di Indonesi konsep migrasi masih menggunakan konsep internal migration sebagaimana yang disarankan oleh PBB (United Nations, 1971) dan ini tercermin dalam pertanyaan yang digunalan dalam sensus penduduk tahun 1971,1980, dan 1990 yang kemudian disempurnakan pada sensus penduduk tahun 2000. tetapi angka migrasi ini tidak sepenuhnya mencerminkan mobilitas yang terjadi sebelum penduduk yag bersangkutan tinggal di provinsi yang sekarang. Sedangkan konsep diferensial dalam migrasi menunjukkan perbedaan karakteristik antara migran dan nono migran di daerah tujuan (United nations, 1971). Pada dasarnya mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk secara geografis. Terdapat dua kategori mobilitas yaitu, mobilitas permanen dan nono permanene. Perbedaannya terletak pada tujuan pergerakan tersebut. Jika seorang migran bertujuan untuk pindah tempat tinggal secara tetap, maka migran tersebut di kategorikan sebagai migran permanen. Sebaliknya jika tidak mempunyai tujuan pindah tempat tinggal, migran tersebut dinamakan migran non permanen, seperti mobilitas sirkuler dan mobilitas ulang alik. Dalam sensus penduduk di Indonesia, secara operasional seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang migran, apabia yang bersangkutan melewati batas wilayah provinsi dan lamanya tinggal di provinsi tujuan minimum enam bulan Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 81 dengan konsep de jure. Namun demikian seseorang yang pada saat dicatat tinggal di suatu tempat kurang dari enam bulan namunbermaksud tinggal secara menetap, atau pada saat dicacah tidak ada di tempat tapi kurang dari enam bulan, orang tersebut akan dianggap penduduk di tempat pencacahan tersebut. Dalam pandangan Ravanstein (1885), migrasi (proses mobilitas penduduk) ini terjadi secara spasial dan relatif permanen. Akan tetapi ia berpandangan bahwa dalam situasi ekonomi yang terus berkembang dan disertai dengan meningkatnya sarana dan prasaarana transportasi yang semakin baik, arus mobilitas cenderung menunjukkan gerak yang sifatnya berulang-ulang. Sifat berulang ini dapat terjadi dalam limit waktu yang pendek sekali, misalnya dalan jangka waktu satu hari. Mobilitas semacam ini banyak terjadi antara daerah kota yang pekerja-pekerjanya berulang alik dari tempat tinggal ke tempat kerjanya (biasanya pagi berangkat ke tempat kerja dan sore kembali ke rumah) yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut Mantra dan Sunarto (1988), mobilitas semacam ini disebut sebagai mobilitas pulang pergi (commuting). Pergerakan penduduk yang demikian ditentukan oleh beberapa faktor lain selain faktor ekonomi, seperti faktor jarak, biaya dan informasi yang diperoleh. Faktor jarak dan biaya dapat dilihat dalam satu kesatuan karena dengan kemajuan di bidang transportasi, maka jarak sudah merupakan fungsi dari uang dan biaya. Jarak tetap merupakan faktor penting dalam penentuan arah, setidak- tidaknya dalam penentuan bentuk mobilitas yang akan di ambil penduduk. Kota atau daerah tujuan yang berjarak jauh dengan daerah asal, cenderung menghasilkan mobilitas yang permanen. Sedangkan yang berjarak sedang Mobilitas Penduduk
  • 82 menghasilkan mobilitas yang sirkuler, dan yang berjarak cukup dekat dilakukan dengan ulang alik (commuting). Salah satu studi mengenai migrasi di Indonesia menunjukkan bahwa setelah bermigrasi, terjadi pergeseran jenis pekerjaan yang semula terkonsentrasi pada sektor pertanian menjadi terpencar ke banyak sektor lain. Kondisi ini tercipta sebagai akibat dari ekspedisi ekonomi di sektor industri dan jasa-jasa yang umumnya terpusat di daerah perkotaan. Sebagai akibatnya, pengaruh migrasi terhadap proses urbanisasi menjadi makin dominan. Daerah-daerah yang ekspansi ekonominya lebih menonjol di sektor non pertanian atau daerah-daerah yang mempunyai keunggulan ekonomi, pada umumnya mempunyai tingkat migrasi netto yang positif, dan proses urbanisasinya berjalan lebih cepat daripada daerah lain yang migrasi nettonya negatif. Dalam lingkup migrasi antar daerah, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan peluang ekonomi antar daerah, sehingga orang berpindah dari daerah yang kurang memiliki keunggulan ekonomi. Dengan demikian, faktor ekonomi umumnya dianggap sebagai alasan paling utama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak positif keuntungan ekonomi jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Aspek-aspek yang diukur berupa pendapatan yang dibawa atau dikirim ke daerah asal atau yang disebut remitan (Curson, 1981). Perbedaan dalam karakteristik individu antara migran dan non migran juga turut mempengaruhi keputusan bermigrasi. Perbedaan yang cukup jelas sebagaiman dikemukakan oleh Mantra dan Sunarto (1988) adalah pada karakteristik kawin dan tingkat pendidikan. Persentase migran yang berstatus kawin ternyata lebih tinggi daripada non migran. Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 83 Perbedaan lain bisa juga dilihat dari struktur jenis pekerjaan mereka. Konsentrasi jenis pekerjaan non migaran adalah di sektor non pertanian, sedangkan pekerjaan migran (yang umumnya petani) mulai menyebar ke sektor lain di luar pertanian. Artinya, kalau semula berstatus selaku petani, maka setelah pindah di daerah tujuan, mereka tidak lagi menginginkan jenis pekerjaan itu lagi, kecuali mereka yang pindah melalui program transmigrasi. C. Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial Budaya Mobilitas penduduk merupakan salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu pertama melalui usaha manusia /penduduk mencari sesuatu yang baru dikenal atau dengan istilah innovative migration. Kedua, melalui usaha mempertahankan yang dimiliki atau conservative migration (pryor, 1975). Target dari usaha tersebut adalah mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan, atau memperoleh akses untuk menikmati hidup yang lebih baik. Memang diakui bahwa mobilitas penduduk itu sendiri dapat mendatangkan perubahan sosial baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Dalam proses mobilitas terjadi kontak dengan lingkungan yang lain, yang memungkinkan adanya transfer of knowledge dan values pada migran. Migran yang telah tersentuh atau dipengaruhi oleh lingkungan yang lain seringkali menjadi pelaku perubahan. Mereka membawa berbagai pengatahuan dan nilai-nilai baru ke tempat tujuan sehingga mendorong perubahan sosial. Khusus untuk daerah tujuan, remittan seringkali merupakan sarana pokok untuk melakukan perubahan sosial. Mobilitas secara tidak langsung, cepat atau lambat, dapat membawa dampak lanjutan yang cukup luas pada tingkat individu, daerah maupun nasional. Dalam hal perpindahan dari daerah yang padat ke yang jarang penduduknya, Mobilitas Penduduk
  • 84 terjadi dua kemungkinan. Pertama, bila yang pindah dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang adalah migran yang memiliki kualitas (sumber daya manusia) tinggi maka dalam hal ini akan terjadi apa yang disebut dengan dispersi penduduk dan pembangunan. Dalam konteks ini, perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih jarang penduduknya bukan hanya usaha penyebaran penduduk saja, tetapi juga pembangunan. Migran yang pindah dapat mengurangi beban pembangunan pada daerah asal yang padat, dan sekaligus dapat melakukan perubahan sosial ekonomi pada daerah tujuan. Kemungkinan kedua, yang pindah dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya adalah mereka yang berkualitas rendah. Dalam hal ini memang terjadi dispersi penduduk tapi bukan dispersi pembangunan atau kegiatan sosial ekonomi. Perpindahan tersebut justru mendatangkan polarisasi pembanguanan pada daerah asal. Perpindahan penduduk dari daerah yang masih jarang ke daerah yang padat penduduknya berkenaan dengan kemungkinan ketiga dan keempat. Kemungkinan Ketiga berkaitan dengan perpindahan migran yang berkualitas tinggi sehingga terjadi polrisasi penduduk sekaligus polarisasi pembangunan pada daerah tujuan yang sudah padat penduduknya. Mereka yang pindah tersebut ikut memberikan sumbangan terhadap peningkatan konsentrasi penduduk, juga meningkatkan konsentrasi pembangunan di daerah tujuan yang telah padat penduduknya. Kemungkinan keempat berkenaan dengan perpindahan dari migran yang berkualitas rendah. Dalam hal ini di daerah tujaun yang sudah padat akan terjadi penambahan konsentrasi penduduk atau polarisasi penduduk. Oleh karena yang Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 85 pindah adalah mereka yang berkualitas rendah, maka yang timbul adalah dispersi pembangunan. Di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa para migran yan datang ke provinsi lain atau daerah perkotaan kurang memiliki rasa hormat kepada budaya lokal. Kemudian kurang toleran dan tenggang rasa serat kurang berusaha hidup rukun dengan penduduk lokal. Apalagi, kalau penduduk lokal juga memiliki ethnosentrisme yang tinggi. Mereka yang berusaha mempertahankan dan memperkuat identitas mereka dan menciptakan situasi yang memperburuk hubungan dengan etnis pendatang. Disamping itu, para migran yang mengalami perubahan pada cara atau pola hidup. Migran yang tinggal di kota banyak melakukan pembaharuan setelah kembali ke desanya (Saefulloh,1995). Pemikiran-pemikiran maju yang dibawa dari kota sering dipertentangkan dengan pemikiran-pemikiran tradisional, sehingga masyarakat desa secara perlahan-lahan memiliki orientasi nilai berupa bentuk rumah, pengaturan rumah, pola makan dan cara makan, cara berpakaian yang terdapat di kota seringkali cepat dikenal di desa. Perubahan sosial budaya dapat juga terwujud dalam berbagai bentuk inovasi dan orientasi nilai-nilai globalisasi. Daerah-daerah tujuan yang telah modern dapat menulari nilai-nilai globalisasi langsung kepada para migran, yang selanjutkan akan ditularkan ke daerah asalnya. Nilai menghemat, individualistis, orientasi ke masa depan, saklek, terus terang dan sebagainya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional di desa mungkin akan mendominasi atau mempengaruhi sikap dan tingkah laku para migran. Mobilitas Penduduk
  • 86 Mobilitas penduduk juga dapat membawa implikasi sosial budaya yang spesifik apabila terjadi pertemuan antar migran dengan karakteristik demografis yang sama. Pertemuan antar migran usia muda dapat mendatangkan berbagai perubahan dalam lembaga masyarakat seperti munculnya berbagai bentuk perkumpulan pemuda, seperti arisan, olahraga dan kesenian. Pada daerah asal juga terjadi perubahan sosial budaya. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa hubungan sosial tetap dijaga dengan keluarga di daerah asal. Selama berada di daerah tujuan para migran wanita tetap akrab dengan sesama migran dan terhadap masyarakat sekitarnya (Suprapti, 1990). Di beberapa daerah asal muncul gejala positif seperti pengiriman remittan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, tetapi ada juga yang bersifat negatif seperti perceraian, ketidakstabilan perkawinan, dan lain sebagainya. Dampak lain yang cukup mencolok di daerah perkotaan atau tujuan migran adalah munculnya kelompok-kelompok yang berasal dari daerah yang sama. Mereka secara berkelompok berkomunikasi dalam bahasa yang sama, memiliki kelompok solidaritas yang tinggi, dan saling tolong-menolong (Soemardjan, 1988). D. Perkembangan Mobilitas Penduduk Selama satu dekade terakhir setelah Indonesia lebih terbuka dalam menerima masuknya modal asing dalam negeri, banyak migran pekerja masuk ke Indonesia dari negara-negara tetangga dan sebaliknya. Meskipun pengaruh migrasi yang masuk dan keluar dari dan ke Indonesia sampai saaat ini belum banyak mempengaruhi besar kecilnya dinamika penduduk di negara secara total, namun di masa-masa mendatang di perkirakan fenomena ini akan memiliki Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 87 pengaruh yang signifikan seiring dengan pengaruh perekonomian di Indonesia dan negara- negara tetangganya. Keberhasilan negara-negara industri baru di Asia Timur di bidang pertanian menyebabkan terjadinya transisi mobilitas yang berlangsung dalam tempo yang relatif singkat. Transisi mobilitas itu meliputi turunnya migrasi netto sevara absolut dari negara-negara tersebut segera setelah terjadinya full employment. Jepang merupakan contoh klasik. Negara ini merupakan pengirim migran pekerja keluar negri pada separuh abad terakhir sampai dengan sepuluh tahun setelah selesainya perang dunia kedua. Tetapi kemudian, setelah mereka mencapai full employment pada pertengahan tahun 1960-an, tekanan migrasi keluar negri mulai berkurang, dan kini menjadi pengimpor tenaga kerja dari luar negri. Pengalaman-pengalaman tersebut memberi kesan bahwa negara-negara yang sebelumnya sebagai pengirim migran pekerja keluar negeri, tidak dapat di hindari akan mencapai titik balik menjadi negara pengimpor migran pekerja dari negara lain segera begitu negara tersebut telah melalui satu proses pembangunan ekonomi yang di tandai dengan terjadinya full employment. Berbagai kegiatan dari pengalaman-pengalaman migrasi di beberapa negara, mungkin dapat di jelaskan melalui model transisi migrasinya Field (1994). Ia mengembangkan suatu kerangka analisis untuk satu pilihan melakukan migrasi. Migrasi netto merupkan fungsi dari upah riil, kesempatan kerja, dan daya tarik yang tidak terukur secara moneter di negara-negara penerima dan pengirim. Menurutnya, suatu negara akan mengalami migrasi keluar yang lebih besar bila Mobilitas Penduduk
  • 88 terdapat ekspektasi yang lebih baik secara ekonomis dan non-ekonomis di luar negrinya.. Ekspensi ini tercermin dalam pembangunan suatu negara yang dapat menawarkan lebih banyak kesempatan keerja bagi negaranya. Pembangunan ekonomi di negara itu menjadi lebih menarik bagi pencari kerja dari luar karena banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri memindahkan produksinya ke negara tersebut meski menggunakan lebih banyak teknologi yang bersifat labor- saving. E. Urbanisasi Pengertian urbanisasi secara sempit adalah proporsi jumlah penduduk yang tinggal di sekitar wilayah perkotaaan, disertai terjadinya trasnformsai perubahan kehidupan dari corak sosial ekonomi pedesaan (agraris) ke corak sosial perkotaan yaitu industri dan jasa. Urbanisasi dan perkembangan kota sangat di pengaruhi oleh perkembnag ekonomi. Kegiatan ekonomi primer dan sekunder, seperti manufaktur dan jasa- jasa cenderung berlokasi di kota-kota besar. Hal tersebut disebabkan oleh urbanization economies yang secara sederhana dapat di artikan suatu faktor yang mendorong suatu kegiatan usaha untuk berlokasi di kota-kota besar sebagai konsentrasi penduduk dan sarana kota, baik sebagai potensi konsumen maupun sumber tengan kerja, sehingga memungkinkan operasi kegiatan usaha tersebut lebih efisien. Faktor-faktor ini tentu saja tidak ditemui di kota-kota kecil apalagi pedesaan. Semakin terpusatnya kegiatan ekonomi di kota-kota besar di Indonesia akhir-akhir ini, juga sangat di pengaruhi oleh berbagai deregulasi dalam sektor Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 89 industri dan keuangan yang dilakukan pemerintah untuk lebih memacu perkembangan kota-kota besar ketimbang kota kecil atau pusat-pusat pedesaan. Kondisi ini disebabkan karena kota-kota besar khususnya yang berada di Jawa lebih siap dalam hal prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi tersebut. Tingkat urbanisasi di Indonesia terus meningkat, walaupun masih relatif rendah bila dibandingkan dengan tingkat urbanisasi di negara yang telah berkembang. Penduduk perkotaan berkembang dengan laju kenaikan yang tinggi, sementara laju kenaikan penduduk secara total mengalami penurunan. Sebagian besar penduduk perkotaan di Indonesia, seperti juga dalam jumlah penduduk secara keseluruhan, masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Namun demikian ada pula daerah di luar pulau Jawa yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi dan juga kenaikan penduduk perkotaan yang tinggi, yaitu Provinsi Sumetra Utara dan Kalimantan Timur. Masalah urbanisasi di Indonesia, yang pada dasarnya serupa dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang lainnya ialah terlampau terkonsentrasi urbanisasi dan perkembangan kota, pada kota-kota tertentu saja, khususnya adalah kota utama seperti Jakarta, sedangkan secara regional sangat terkonsentrasi di pulau Jawa. Kebijaksanaan pembangunan yang dianut dewasa ini, khususnya kebijaksanaan deregulasi dalam rangka untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi dalam kinerja sektor- sektoe ekonomi. Dalam jangka pendek, tampaknya semakin memperkuat dan mengokohkan pola terpusat ini. Dan bukan tidak munhgkin dalam lima tahun mendatang pola konsentrasi ini akan tetap merupakan ciri urbanisasi di Indonesia. Mobilitas Penduduk
  • 90 Formasi koridor dalam perkembangan kota-kota di Jawa sebenarnya mengidentifikasikan bahwa Pulau Jawa sebagai suatu pusat kota tengah menjadi kenyataan. Proses urbansasi dan perkembangan kota di Jawa merupakan proses mega urbanization. Tanah-tanah subur untuk pertanian semakin di konversi menjadi kawasan industri dan permukiman berskala besar. Dalam kondisi seperti ini, sementara pertambahan penduduk perkotaan terus meningkat, maka pulau Jawa di masa-masa mendatang akan mengalami masalah besar dalam hal penyediaan pangan, energi, serta transportasi bagi penduduknya. F. Transmigrasi Transmigrasi adalah suatu sistem pembangunan terpadu yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk penyelenggaraan pemukiman dan kehidupan baru bagi suatu kelompok masyrakat. Tranmigrasi sebagai suatu sistem, menunjuk kepada berbagai kegiatan, daya upaya, dan disiplin ilmiah yang dipadukan dalam satu keseluruhan usaha yang berhubungan dengan pemindahan masyarakat dalam rangka pembangunan nasioanal. Pengembangan tenaga manusia dan pengembangan potensi kekayaan alam merupakan satu kesatuan kerangka kerja dalam penyelenggaraan transmigrasi, dan karenanya merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional. Kegiatan tranmigrasi langsung membantu mempercepat terwujudnya trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya ke adlilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pada dasarnya Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 91 transmigrasi merupakan kegiatan pembangunan yang akan lebih menonjolkan pemerataan dalam rangka trilogi pembangunan. Program transmigraasi dalam jangka panjang akan ikut meratakan pembangunan ke seluruh wilayah tanah air dan dengan demikian ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Transmigrasi merupakan aspek perluasan kesempatan kerja secara khusus, ia harus dirasakan sebagai kesempatan baru kehidupan baru, yang jauh lebih baik dari daerah tempat asalnya. Program tranmigrasi harus membuat masyarakat lebih produktif di daerah yang baru, memperoleh penghasilan yang lebih baik dan terpadu dengan kehidupan penduduk setempat. Oleh karena itu, meskipun belum dapat memecahkan masalah kependudukan dan masalah penyediaan kesempatan kerja secara tuntas, namun salah satu jalan keluar yang paling nyata dan segera dalam menghadapi tantangan ini adalah penyelenggaraan transmigrasi secara luas dan besar-besaran. Penyelenggaraan transmigrasi akan menimbulkan kegiatan dengan efek berganda (multiplier effect) yang kemudian menimbulkan daya tarik bagi tenaga kerja secara berganda pula. Pengembangan daerah-daerah transmigrasi dengan kondisi- kondisi hidup yang menarik akan mendorong pelaksanaan transmigrasi spontan yang sekaligus mewujudkan mobilitas penduduk yang tinggi. 1. Transmigrasi dan Masalah Kependudukan Transmigrasi dan Keluarga Berancana pada umumnya dikemukakan sebagai pemecahan kembar bagi masalah bertambahnya penduduk Jawa. Usaha mengurangi tekanan penduduk di Jawa telah merupakan tema pokok bagi program transmigrasi sejak semula, meskipun hal itu tidak pernah tercapai. Kebutuhan Mobilitas Penduduk
  • 92 untuk memindahkan penduduk itu sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Kemiskinan pedesaan di Jawa tetap memprihatinkan, keseimbangan ekologis semakin terancam oleh penggarapan lereng-lereng gunung yang terjadi dan hampir dimusnahkannya seluruh hutan di Pulau Jawa, dan pemecahan berupa perpindahan penduduk pedesaan ke kota tampaknya sama buruknya. Tetapi kini diakui bahwa memindahkan penduduk dalam jumlah yang dapat dihentikan pertumbuhan penduduk Jawa sungguh tak mungkin. Transmigrasi merupakan salah satu senjata, tetapi itu sekarang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah disamping untuk memindahkan kelebihan penduduk Jawa. Dalam menetapkan tujuan-tujuan bagi program transmigrasi, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada masalah jangka penjang mengenai daya tampung penduduk pulau-pulau luar Jawa. Perbedaan-perbedaan dramatis dalam kepadatan penduduk memberikan kesan menyenangkan bahwa kemampuan “meyendot” luar Jawa itu besar. Namun, jika mutu tanah di luar Jawa itu diperhitungkan, kita menjadi kurang yakin. Mitos tentang kekayaan Indonesian yang tak habis-habisnya, masih belum mati. Pegunungan di Sulawisi Tengah dan rawa-rawa di Sumatra Timur dan pantai Kalimantan meliputi wilayah yang luas tetapi potensi ekonominya sejauh ini belum terbukti, meskipun baru-baru ini diusahakan pembukaan ladang-ladang padi pasang surut dan proyek-proyek transmigrasi di Sumatra Selatan. Juga daerah-daerah gunung api di luar Jawa untuk sebagian besar kurang cocok untuk pertanian intensif dibandingkan dengan yang ada di Jawa Tengah dan Timur. Tidak banyak diragukan bahwa transmigrasi akan tetap menjadi dasar bagi kebijaksanaan kependudukan dan pembangunan untuk waktu lama di Indonesia. Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 93 Titik beratnya akan terus berubah sesuai dengan perubahan titik berat dalam rencana pembangunan. Satu tujuannya yang tetap adalah untuk melambatkan pertumbuhan penduduk pulau Jawa dan untuk lebih meratakan persebaran penduduk Indonesia. Sampai di mana orang-orang di luar Jawa bersedia menerima arus masuk terorganisir daripada orang-orang Jawa tentulah akan tergantung kepada situasi politik yang lebih luas, sampai di mana program itu dipandang menguntung kan Jawa atau Indonesia, dan kepekaan dalam menangani program transmigrasi tersebut. 2. Transmigrasi dan Pembangunan Ekonomi Mobilitas penduduk merupakan cerminan dari keragaman sumber daya manusia dan ketersediaan tenaga kerja di pasar. Apabila di suatu wilayah tidak cukup menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia kerja yang telah menyelesaikan pendidikan, maka migrasi keluar akan terjadi. Akhirnya daerah yang ditinggalkan akan mengalami penurunan kualitas sumber daya manusianya. Jaringan-jaringan yang dilintas dan diciptakan oleh para migran terdahulu merupakan jalan atau saluran migran-migran yang menyusul kemudian. Generasi migran yang terdahulu tidak hanya merupakan sumber informasi dan motivasi, namun seringkali berperan dalam membantu menyediakan biaya dan bimbingan bagi migran yang baru dalam menyesuaikan diri di daerah tujuan. Hugo (1993) berpendapat bahwa salah satu ciri dari jaringan yang diciptakan oleh generasi migran terdahulu adalah independensinya secara ekonomis antara daerah asal dan daerah tujuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa para migran ini ternyata mampu beroperasi di luar otoritas kebijaksanaan pemerintah. Arus mobilitas yang berlangsung di dalam jaringan-jaringan yang Mobilitas Penduduk
  • 94 telah terbentuk ini sangat sukar dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah, apa lagi menghentikannya. Proses perubahan pola mobilitas penduduk, dari transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah ke pola transmigrasi mandiri, dalam dua dekade terakhir, menunjukkan berlangsung bersamaan dengan proses realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian yang berpendapatan rendah menuju sektor non pertanian yang lebih produktif. Menurut Pauuw (1992) sektor pertanian merupakan sumber utama dari surplus tenaga kerja ketika berlangsung transisi yang sukses menuju pertumbuhan ekonomi modern. Sebuah perubahan yang sangat jelas telah terjadi pada pertengahan tahun 1980-an modus atau pola mobilitas penduduk yang direncanakan ke pola mobilitas penduduk yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh program atau kebijaksanaan pemerintah. Pada periode tersebut juga, dengan demikian telah terjadi sebuah perubahan atau pergeseran paradigma mobilitas penduduk, dari paradigma transmigrasi menuju paradigma migrasi sumberdaya manusia (Tirtosudarmo, 1994). Di dalam paradigma transmigrasi, yang berlangsung antara tahun 1975-1985 , mobilitas penduduk yang terjadi di Indonesia terutama dikarenakan adanya progaram transmigras yang secara besar-besaran dilakukan oleh pemerintah. Di dalam paradigma ini penduduk melakukan mobilitas antar wilayah karena adannya ajakan dari pemerintah untuk menjadi transmigran. Dengan demikian pada paradigma ini, daerah tujuan dan proses perjalanannya ditentukan oleh pemerintah. Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 95 Paradigma mobilitas sumber daya manusia yang gejalanya semakin menonjol ketika paradigma transmigrasi mulai kehilangan momentumnya setelah pertengahan tahun 1980-an. Mobilitas penduduk, dalam paradigma ini sepenuhnya merupakan hasil keputusan migran itu sendiri. Proses seleksi ini berlangsung secara wajar dari mekanisme penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam pasar kerja. Oleh karena itu biasanya calon migran adalah oranga yang memiliki motivasi tinggi di samping kelebihan-kelebihan lain, misalnya memiliki tingkat keterampilan tertentu, modal dan memiki jiwa wiraswasta, sehingga mampu melihat dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di daerah tujuan. Di segala bidang, ekonomi ataupun bukan ekonomi, pencapaiana sesuatu tujuan secara efisien mengharuskan adanya alokasi sumbeer daya secara optimal. Sumber daya dapat terdiri dari : daya modal manusia fisik (seperti uang, mesin,gedung), sumber daya modal manusia, dan sumber daya alam. Jumlah tiap sumber daya tidak selalu sama, begitu pula mutunya. Oleh sebab itu, dalam jangka pendek masalahnya adalah bagaimana cara menggunakan sumber daya yang ada (dengan jumlah dan mutu tertentu) sebaik-baiknya. Dalam jangka panjang,persoalannya adalah sumber daya yang mana yang jumlah dan/atau mutunya dapat di tingkatkan sehingga memberikan kombinasi yang memberikan hasil tertinggi. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila telah menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Karena pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam jagka panjang, maka penggunaan sumber daya secara optimal harus pula di perhitungkan dinamika, baik jumlah maupun mutu Mobilitas Penduduk
  • 96 sumber daya yang ada. Komposisi sumber daya juga akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi dan mekanismenya. Untuk wilayah yang luas seperti Indonesia ini, distribusi jumlah dan mutu sumber daya amat menentukan pola pembangunan yang dilakukan. Migrasi adalah suatu bentuk realokasi sumber daya modal manusia. Pada dasarnya, seperti seperti sumber daya fisik, sumber daya manusia juga cenderung pindah (dialokasikan) pada daerah yang relatif lebih tinggi. Migrasi adalah suatu mekanisme penyeimbang yang akan memindahkan modal manusia dari suatu tempat yang relatif kurang dimanfaatkan ke daerah yang relatif lebih dapat di manfaatkan. Migrasi memang suatu upaya perorangan untuk meningkatkan out put nya. Di suatu daerah dapat saja penawaran akan sesuai keahlian relatif begitu tinggi terhadap permintaan yang ada. Karenanya balas jasa untuk pemilik keahlian itu menjadi rendah. Dengan mutu yang sama, orang tersebut dapat memperoleh balas jasa yang lebih tinggi bila ia pindah ke daerah lain yang permintaan akan jasanya rrelatif lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran yang ada di daerah itu. Mekanisme pasar akan mengatur perpindahan atau alokasi sumber daya modal manusia ini sehingga ketidakseimbangan antar permintaan dan penawaran dapat berkurang. Meski demikian, migrasi tidak dijamin selalu berada pada daerah yang benar. Walaupun masyarakat dari desa pindah ke kota dengan tujuan untuk memperbaiki hidup mereka, namun usaha ini sering dilihat sebagai arus perpindahan ysng tidak pada arah yang benar, sebab kota sudah terlalu banyak Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 97 penduduk sehingga perpindahan itu hanya akan membuat kesengsaraan kehidupan di kota. Seandainya saja migrasi yang mengikuti mekanisme pasar telah berada di arah yang benar, maka proses migrasi sebaiknya berlangsung dengan sendirinya tanpa perlu campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar akan memberikan petunjuk tentang sumber daya modal manusia secara lebih “gesit” dan murah yang dilakukan oleh pemerintah yang besar dan mahal. Namun, tidak selamanya yang dilakukan oleh mekanisme pasar meberikan hasil yang kita inginkan. Maka, perlu campur tangan pemerintah untuk membuat migrsi berjalan. Salah satu bentuk campur tangan tersebut adalah migrasi. Dulu transmigrasi mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Atau, lebih ringan, memperbaiki ketimpangan distribusi penduduk di Indonesia. Sebesar 61,9 persen penduduk Indonesia berlokasi di pulau Jawa yang hanya merupakan6,9 persen wilayah yang dapat dihuni di Indonesia. Namun,kini tujuan utama transmigrasi telah beralih ke pembangunan daerah. Pemindahan penduduk dari Jawa keluar Jawa bertujuan mendorong pembangunan daerah di tempat yang dituju dan sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah yang ditinggalkan. Memang, kalau tujuanya semata memperbaiki distribusi jumlah penduduk Jawa versus luar Jawa, maka tanpa berbuat apapun, pada akhirnya distibusi jumlah penduduk di Indonesia akan membaik dengan sendirinya karena sampai saat ini angka pertumbuhan penduduk di luar Jawa masih lebih tinggi daripada di Jawa. Provinsi yang padat penduduknya belum tentu merupakan provinsi yang miskin. Bahkan provinsi yang padat penduduknya cenderung merupakan provinsi Mobilitas Penduduk
  • 98 yang pendapat per kapitanya tinggi dan angka pertumbuhan pendapatan per tahunnya tinggi. Oleh sebab itu, perpindahan penduduk bukanlah di dasarkan pada ketimpangan jumlah penduduk secara geografis semata. Tetapi, pertimbangannya adalah perpindahan penduduk itu akan menghasilkan alokasi sumber daya modal manusia yang lebih optimal dilihat dari kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Tentu saja, optimal di sini tidak diartikan secara statis belaka, namun dinamis. Artinya, kita melihat kedepan apa yang dapat diperbuat oleh suatu alokasi sumber daya yang ada. 3. Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Transmigrasi meski dikaitkan dengan pembangunan daerah, bahkan lebih tepat lagi transmigrasi perlu diartikan sebagai upaya pembangunan daerah. Potensi-potensi nasional berada di daerah-daerah teersebar diseluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu pembangunan daerah identik dengan pembangunan nasional. Pembangunan daerah dalam konteks ini meliputi keseluruhan dimensi, mencakup epoleksosbudmil (ekonomi, politik, sosial, budaya dan militer). Perpindahan penduduk/tenaga kerja/sumber daya manusia yang terjadi dalam proses transmigrasi merupakan isi daripada upaya pembangunan daerah, bukan merupakan upaya untuk mengurangi tekanan penduduk, bukan penyebaran manusia-manusia dari Pulau Jawa-Bali. Upaya mengurangi tekanan penduduk perlu dilihat sekedar akibat dari upaya pembangunan daerah. Dari perspektif pembangunan daerah tersebut di atas, tujuan atau target transmigrasi bukanlah jumlah penduduk atau jumlah KK, tetapi adalah target pembangunan, misalnya luas areal pertanian dan hasilnya, luas areal perikanan Ekonomi Sumberdaya Manusia
  • 99 dan hasilnya, luas areal perkebunan dan hasilnya, dan seterusnya, baik ekonomis maupun non ekonomis. Disamping itu, kemampuan hidup mandiri dari proyek transmigrasi tidak sekedar ditinjau dari tingkat kehidupan subsisten pioneers settlers masa lalu (kolonisasi), tetapi dari tingkat peluang terbaik untuk daerah yang bersangkutan. Transmigrasi sebagai kegiatan pembangunan daerah akan membawakan proyek- proyek transmigrasi pada kemandirian yang lebih tinggi dan mantap. Dalam pandangan ini, pada hakekatnya transmigrasi bukanlah ad hoc project ( kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus seperti adanya bencana alam mendadak), tetapi adalah suatu proyek pembangunan wilayah yang terpadu. Transmigrasi harus bertitik tolak dari keperluan pembangunan daerah- daerah luar Jawa atau paling tidak dari keduanya. Transmigrasi yang bertitik tolak dari masalah Pulau Jawa (tekanan penduduk) belaka akan menempatkan kepentingan luar Jawa sebagai sekunder dengan segala akibatnya dalam orientasi pelaksanaannya, sadar atau tidak sadar. Jika transmigrasi berakibat menurunkan keunggulan komparatif luar Jawa, hal ini berarti masalah Jawa merupakan “beban” terhadap luar Jawa. RINGKASAN 1. Mobilitas penduduk pada hakekatnya banyak disebabkan oleh adanya dorongan terhadap faktor ekonomi, sosial dan budaya. 2. Perubahan sosial budaya akibat mobilitas penduduk terjadi jika mobilitas penduduk itu sendiri dapat mendatangkan perubahan sosial baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Mobilitas Penduduk
  • 100 3. Transmigrasi harus bertitik tolak dari keperluan pembangunan daerah-daerah luar Jawa atau paling tidak dari keduanya. Transmigrasi yang bertitik tolak dari masalah Pulau Jawa (tekanan penduduk) belaka akan menempatkan kepentingan luar Jawa sebagai sekunder dengan segala akibatnya dalam orientasi pelaksanaannya. LATIHAN 1. Jelaskan karakteristik dalam migrasi desa-kota menurut Todaro. 2. Jelaskan perbedaan antara mobilitas dengan migrasi penduduk. 3. Jelaskan konsep transmigrasi yang dijalankan di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Mulyadi S., 2002. Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soekidjo Notoatmodjo, Prof, DR., 2003. Pengembangan Sumberdaya Manusia. PT. Rineka Cipta. Jakarta Ekonomi Sumberdaya Manusia